JEJAKCARBON.COM — Pemerintah Amerika Serikat memutuskan tidak memperpanjang sanksi terhadap Eritrea yang diberlakukan sejak November 2021. Keputusan ini diambil karena Washington menilai Laut Merah semakin krusial bagi kepentingan regionalnya. Sanksi sebelumnya menyasar Partai Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan serta sejumlah pejabat militer Eritrea.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan Presiden Donald Trump memilih tidak memperbarui langkah tersebut. Menurut juru bicara kementerian itu kepada kantor berita AFP, penerapan kesepakatan damai oleh pihak-pihak terkait dinilai "tidak merata", tetapi Washington merasa "waktunya menyesuaikan kebijakan luar negeri dengan realitas saat ini".
Pada Jumat pekan lalu, Departemen Keuangan AS menerbitkan pemberitahuan resmi bahwa status darurat nasional yang menjadi dasar sanksi telah "kedaluwarsa". Sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Joe Biden pada November 2021 itu sebelumnya diperbarui setiap tahun, termasuk oleh pemerintahan Trump tahun lalu.
Mengapa Laut Merah Menjadi Pertimbangan Utama
Posisi Eritrea di Tanduk Afrika dinilai strategis di tengah perang AS-Israel melawan Iran. Selat Hormuz yang terblokir membuat Laut Merah menjadi jalur pelayaran minyak utama. Washington berkepentingan menjaga pengaruhnya di kawasan tersebut.
Namun, pelayaran melalui Selat Bab al-Mandeb menghadapi tekanan meningkat. Kelompok Houthi di Yaman terus melancarkan serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman yang diakui internasional. Kondisi ini menambah kerumitan bagi AS dalam mengamankan jalur pelayaran.
Dampak Sanksi dan Respons Eritrea
Sanksi 2021 menargetkan pasukan Eritrea, Partai Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan yang dipimpin Presiden Isaias Afwerki, serta sejumlah aktor negara lainnya. Tentara Eritrea dituduh melakukan kekejaman selama konflik di wilayah Tigray, Ethiopia, ketika mereka mendukung tentara federal Ethiopia.
Perang Tigray berakhir pada akhir 2022 melalui kesepakatan damai antara Addis Ababa dan pemberontak Tigray. Konflik tersebut menewaskan sedikitnya 600.000 orang dan memicu krisis kemanusiaan besar. Ratusan ribu orang masih mengungsi hingga kini.
Menteri Informasi Eritrea Yemane Gebremeskel menyambut baik pencabutan sanksi tersebut. Ia mengatakan sanksi sepihak yang dijatuhkan pemerintahan Biden lima tahun lalu tidak memiliki dasar yang sah.
"Sanksi sepihak yang dijatuhkan pemerintahan Biden lima tahun lalu tidak dibenarkan oleh metrik apa pun... Dalam hal ini, kami menyambut gestur dan langkah perbaikan dari pemerintahan Trump," kata Yemane kepada kantor berita Reuters.
Langkah Washington Selanjutnya
AS menyatakan akan terus terlibat dengan kedua negara untuk memajukan kepentingannya. Pemerintahan Trump tampaknya ingin memanfaatkan posisi Eritrea di kawasan Laut Merah tanpa terbebani sanksi. Keputusan ini juga mencerminkan pergeseran prioritas kebijakan luar negeri AS di Tanduk Afrika.
Sejauh mana pencabutan sanksi ini akan memengaruhi dinamika keamanan di Laut Merah masih menjadi pertanyaan. Yang jelas, Washington ingin memastikan jalur pelayaran tetap terbuka di tengah ketegangan dengan Iran.
