PONTIANAK — Usulan itu mencuat di tengah lonjakan penyaluran bantuan perumahan di Kalimantan Barat. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program rumah di provinsi ini melonjak dari 3.096 unit tahun lalu menjadi 17.950 unit pada 2026, atau naik 480 persen.
Angka itu menempatkan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan persentase kenaikan tertinggi di Indonesia. Dari total tersebut, 8.825 unit telah menyelesaikan proses pencairan dana.
Secara nasional, progres fisik yang mencapai 100 persen tercatat 1.408 unit atau sekitar 7,84 persen.
Karhutla Lebih Dua Bulan Ganggu Distribusi Material
Kendala utama yang dibahas dalam rakor datang dari kondisi darurat bencana. Karhutla yang berlangsung lebih dari dua bulan memutus jalur distribusi material bangunan.
Pengiriman material yang sebelumnya lewat jalur sungai kini terhambat. Distribusi harus dialihkan ke jalur darat, dengan waktu dan biaya tambahan.
"Kita sangat memahami kondisi yang ada di Kalbar saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah situasi darurat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi material bangunan," ujar Maruarar.
Rumah Terbakar Warga Diusulkan Masuk Skema BSPS
Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap penyaluran bantuan perumahan di Kalimantan Barat. Ia juga melaporkan titik api di provinsi itu mulai berkurang.
"Dan Alhamdulillah, kendati demikian, berkat kerja sama berbagai pihak, titik api di Kalimantan Barat mulai berangsur berkurang dan kondisi cuaca berangsur membaik," ucap Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengusulkan agar rumah warga yang terbakar akibat karhutla dapat dibangun kembali melalui BSPS, sesuai ketentuan dan mekanisme program yang berlaku.
"Jika memungkinkan, saya berharap rumah-rumah warga yang terdampak dan terbakar akibat karhutla dapat dibantu melalui program BSPS, sehingga masyarakat dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak," ujar Ria Norsan.
Kemudahan Balik Nama hingga Pembebasan BPHTB
Pemprov Kalimantan Barat menggratiskan biaya balik nama serta membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pengembang dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur berharap langkah tersebut mempercepat realisasi program perumahan sekaligus meringankan beban warga dalam proses pemulihan pascabencana.
"Jika memungkinkan, langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat semakin memperlancar realisasi program perumahan serta meringankan beban masyarakat di Kalimantan Barat di tengah tantangan pemulihan pascabencana," tandasnya.
Kementerian PKP mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar percepatan program perumahan nasional tetap berjalan sesuai sasaran dan memenuhi standar mutu. Menteri Maruarar juga memberi apresiasi kepada jajaran balai dan satuan kerja yang terus mempercepat penyelesaian pembangunan rumah di tengah keterbatasan.
