JEJAKCARBON.COM — China dan Iran menggelar perundingan tingkat menteri luar negeri di Beijing, Rabu (16/9), untuk membahas penyelesaian konflik di kawasan Teluk. Dalam pertemuan itu, China mendesak Amerika Serikat dan Iran menahan diri serta membuka kembali Selat Hormuz yang terhambat konflik.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi menerima Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Beijing, Rabu (16/9). Keduanya membahas perkembangan situasi di kawasan Teluk dan Timur Tengah, termasuk langkah-langkah yang tengah dipertimbangkan Iran.
Pertemuan berlangsung di tengah eskalasi serangan kelompok Houthi asal Yaman yang disebut meluas ke wilayah Arab Saudi. Pada Selasa (15/9), Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan serangan udara untuk wilayah Makkah—kali pertama peringatan semacam itu dikeluarkan untuk kota yang menjadi lokasi banyak situs suci umat Islam.
13 Warga Sipil Terluka dalam Serangan Houthi
Juru Bicara Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman, Turki Al-Maliki, menyatakan 13 warga sipil terluka dalam serangan Houthi. Serangan itu menargetkan Khamis Mushait, Abha, dan Taif di wilayah barat daya Arab Saudi.
Arab Saudi dan Amerika Serikat sejak lama memandang Houthi sebagai "alat" Iran. Keduanya menuduh Teheran memasok senjata kepada kelompok tersebut, tuduhan yang dibantah Iran.
China Tawarkan Diri sebagai Penengah
Wang Yi menyatakan China bersedia memainkan peran konstruktif dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China menilai situasi Timur Tengah saat ini terus bergejolak dan berdampak serius terhadap perdamaian serta pembangunan internasional.
"Konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran tidak sesuai dengan kepentingan bersama kedua pihak maupun masyarakat internasional. China mendorong Iran dan AS agar tetap bersikap rasional dan menahan diri, serta segera kembali berpedoman pada Memorandum Saling Pengertian Islamabad," kata Wang Yi dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri China.
Berdasarkan konsensus yang telah dicapai, Wang Yi berharap Iran dan AS membangun kembali mekanisme perundingan. Kedua pihak diharapkan mengadakan konsultasi substantif mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian masing-masing.
Seruan Membuka Kembali Selat Hormuz
China mendesak seluruh pihak mengambil langkah efektif untuk segera membuka kembali Selat Hormuz. Wang Yi menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kelancaran jalur pelayaran internasional, serta memelihara stabilitas transportasi energi dan rantai produksi-pasokan.
"China tidak ingin ketegangan di kawasan semakin meluas ke Yaman dan Laut Merah. China menyerukan kepada semua pihak agar menghentikan tindakan yang dapat semakin memperumit keadaan dan menyelesaikan persoalan melalui dialog serta perundingan," tegasnya.
Wang Yi juga menilai situasi saat ini membuktikan arsitektur keamanan di Timur Tengah belum sempurna. Menurutnya, struktur keamanan kawasan itu perlu direformasi dan diperkuat.
Iran Tegaskan Haknya Tetap Dipertahankan
Menlu Iran Abbas Araghchi menyampaikan perkembangan terkini situasi di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Iran, katanya, tidak menginginkan konflik terus berlanjut dan berharap kembali menempuh jalur penyelesaian diplomatik.
"Iran tidak menginginkan konflik terus berlanjut dan berharap dapat kembali menempuh jalur penyelesaian diplomatik. Namun, Iran juga akan tetap teguh mempertahankan hak dan kepentingannya sendiri," kata Araghchi.
Menurut Araghchi, Memorandum Saling Pengertian antara AS dan Iran yang disepakati di Islamabad pada Juni 2026 masih berlaku. Iran juga bersedia mengadakan dialog dan konsultasi dengan negara-negara di kawasan.
Teheran berencana membangun dan mengembangkan hubungan bertetangga yang baik dan bersahabat. Iran mendorong pemulihan perdamaian dan ketenteraman di kawasan sesegera mungkin.
Wang Yi menegaskan kebijakan China terhadap Iran tetap konsisten dan stabil. China menyatakan senantiasa menjunjung keadilan, menentang penggunaan kekuatan, serta menjaga norma-norma hubungan internasional di Dewan Keamanan PBB dan berbagai platform multilateral.